TAFSIR MONOPOLISTIK TERORIS

TAFSIR MONOPOLISTIK TERORIS

By : M. Hafizh Alhijri Chaniago (Ketua DKP KAMMI MEDAN)

            Ada yang aneh dengan negara ini, ketika ada orang baik meneriakkan ada penjahat, orang baik yang teriak ada penjahat tersebut lah yang ditangkap dan dipenjarakan dengan “cepat”. Ketika ada pembakar mesjid, yang membakar rumah ibadah dan merusak kebhinnekaan  justru diundang ke Istana negara. Ketika ada ormas yang meneriakkan lantang menolak kemaksiatan dan melawan kemungkaran justru dikriminalisasi serta di anggap radikal. Padahal beribu-ribu anak muda terselamatkan dari aksi mereka sehingga pemuda bangsa tak tersentuh narkoba dan tercebur dalam tempat kemaksiatan. Namun ada ormas yang mengatas namakan Islam dan membubarkan pengajian agama Islam, pemerintah seolah-olah diam padahal apa yang dilakukan tersebut akan mengancam harmoni dan keberagaman bukan antara agama lain namun sesama Islam. Mereka menstigmanisasi pengajian tersebut dengan “Anti NKRI”, “Perusak Kebhinnekaan” dan lain-lain sehingga seolah-olah ada pembenaran terhadap aksi yang mereka lakukan. Itulah alangkah lucunya negeri ini.

Namun ada hal yang jauh lebih lucu, yaitu ketika tafsir teroris bersifat monopolistik dan tendensius terhadap agama Islam. Perhatikan apa yang ditampilkan oleh media-media dan elit bangsa ini ketika berbicara tentang kasus teror yang dilakukan oleh Islam dibanding dengan non Islam. Jika ada sebuah gerakan melawan pemerintah karena ketidakadilan pemerintah yang dilakukan oleh umat Islam dengan semangat ke-Islaman, maka hampir seluruh media dan pemerintah langsung melabelkan “Teroris”. Namun perhatikan kasus kekinian, dimana ada sekelompok orang yang beragama nasrani, yang sama-sama melawan pemerintah karena  ketidakadilan dengan semangat ingin merdeka dari Indonesia dimana mereka merupakan gerakan yang di back up oleh luar negeri yang ingin menunggangi dan menikmati ketika Indonesia menjadi stabilitas Indonesia terganggu serta saat ini berdasarkan informasi dari berbagai media mereka telah menyandera 1300 warga di Timika justru dilabeli dengan “Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)”, belum sampai pada stigmanisasi teroris.

Hal itulah yang saat ini menunjukkan bahwa rezim ini telah melakukan deskriminasi secara terang-terangan, menunjukkan ketidakadilan secara terang-terangan, serta mendeskreditkan Islam dan umat Islam itu sendiri dengan propaganda-propaganda busuk yang bernama “Teroris”. Sikap pemerintah seperti inilah yang justru sebenarnya semakin menyuburkan gerakan perlawanan baik yang bermain dalam tataran underground atau terang-terangan. Pemerintah hanya sibuk menjadi kaki tangan barat terhadap paradigma realitas masyarakat Indonesia, bukannya sibuk menciptakan keadilan di negeri ini, menegakkan hukum setegak-tegaknya, menjaga moralitas anak bangsa, menjaga nilai-nilai kemanusia, menghancurkan KKN disemua lini, dan menjaga harmoni.

Pemerintah dan Media harus tobat nasuha, jangan ada deskriminasi antara muslim dengan non muslim, karena saya selaku umat Islam tidak rela sedikitpun ketika Islam sebagai sebuah agama yang penuh rahmat diidentikan dengan Terorisme, begitupun juga saya tidak rela jika ada umat Islam dan ormas Islam yang diidentikan dengan Terorisme. Silahkan hitung berbagai tindakan teror dan dishumanity yang terjadi di dunia ini, apakah secara kuantitas korban lebih banyak dilalakukan oleh orang Islam? Jawabannya pasti tidak.

Kalaulah ada segelintir umat Islam yang membuat gerakan separatis, penulis melihat itu merupakan sebuah bentuk pertemuan antara semangat yang membara, keadaan yang mengamini, dan realita islam yang terpinggirkan. Maka seharusnya jika pemerintah benar-benar mau menghapus berbagai gerakan separatis khususnya yang bernuansa Islam. Pertama pemerintah harus berhenti melakukan tindakan diskriminasi terhadap agama apapun, kedua pemerintah harus benar-benar berkomitmen yang direalisasikan dalam kerja-kerja nyata yang benar-benar mereka menghadirkan pembangunan berkeadilan, yang ketiga pemerintah seharusnya menyadari sebagai institusi yang menaungi berbagai elemen-elemen masyarakat, maka jadilah pemerintah seperti orang tua yang begitu mengayomi anak-anaknya yang termanifestasi dalam rakyat Indonesia.

Semoga jika pemerintah betul-betul melakukan hal itu gerakan separatis dapat di eliminir karena Penulis masih meyakini, bahwa pemerintah saat ini masih pemerintah yang memiliki nurani dan hati, serta masih mencintai negeri dan anak bangsa negeri ini. Maka mungkin ada puluhan, ratusan, ribuan, dan jutaan manusia yang masih memiliki pandangan positif seperti penulis. Maka jangan kecewakan kami dan JANGAN KHIANATI AMANAT KAMI!!!