Wajah Indonesia Dalam Cengkraman 3 Tahun Rezim Jokowi

Wajah Indonesia Dalam Cengkraman 3 Tahun Rezim Jokowi

Oleh M. Hafizh Alhijri Chaniago(Ketua DKP KAMMI MEDAN)

Judul tulisan ini mungkin sedikit provokatif dan seolah-olah penulis menggunakan pandangan yang bersifat subjektif dalam memandang pemerintahan Jokowi yang tidak disangka mampu menyentuh angkat 3 tahun,, namun dalam pengantar tulisan ini, penulis ingin mencoba mengajak seluruh pembaca mari sama-sama kita melepas warna politik kita dan sama-sama kita melihat posisi bangsa dan arah bangsa di masa depan dengan semangat objektifitas tentunya dalam memandang progress dari kebijakan-kebijakan dan kondisi kekinian negeri Indonesia tercinta ini.

            Janji-Janji Manis Jokowi

            Pada masa-masa kampanye-nya selaku Calon Presiden Republik Indonesia, Jokowi ternyata banyak mengeluarkan janji-janji yang sangat manis, lebih manis dari Raline Shah hehe, nah namun ada janji-janji yang sudah terealisasikan dengan baik, ada yang daftar tunggu untuk direalisasikan, ada yang janji itu sampai saat ini hanya tinggal janji yang semakin basi. Dilansir dari situs medium.com ada 66 janji jokowi diberbagai sektor yang mungkin saat ini sudah terealisa atau mungkin hanya menjadi pepesan kosong belaka.

Mari kita mulai untuk membedah progres 3 tahun Jokowi dari aspek Hukum dan Keamanan Negara

            Hukum & Keamanan Negara Era Jokowi

            Kurang lebih setahun lalu, pasca maraknya isu ahok dimana menyebabkan terjadi sebuah demonstrasi terbesar di dunia berupa aksi 212, sebuah aksi demonstrasi terbesar dan menyatukan seluruh elemen umat Islam yang memiliki imbas politik, dimana membuat Ahok calon gubernur pertahana yang memiliki elektabilitas tinggi justru kalah oleh pasangan Anies-Sandi yang tergolong news player, namun ternyata pertarungan tersebut tidak berhenti pada pilkada DKI Jakarta, pertarungan tersebut masih berlanjut pasca pilkada, dimana telah terjadi polarisasi masyarakat Indonesia  tidak hanya Jakarta, ada yang pro Ahok dan ada yang sebalinya kontra Ahok. Namun efek dari pertarungan tersebut ternyata menyeret berbagai orang-orang/ormas yang kontra Ahok ke dalam lubang neraka, baik orang-orang tersebut dipidana dengan pasal karet yang terdapat dalam UU ITE atau ormas mereka dibubarkan dengan sebuah Instrumen hukum yang dipaksakan serta terkesan sebagai alat pemerintah atau pro Ahok untuk membumi hanguskan Ormas dan Ideologi yang kontra Ahok, dan sampai sekarang hal ini terus berlanjut, dimana peristiwa-peristiwa kekinian menunjukkan bahwa Rezim Jokowi sudah mengejawantahkan Sikap secara implisit bahwa mereka bagian dari Pro Ahok, sehingga dengan sendirinya mereka menelanjangi kebrobrokan hukum, dimana sangat tumpul ke kawan namun justru sangat tajam ke lawan. Belum lagi ketika kita membahas tentang “Power of Setnov”, dimana karena berbagai transaksi-transaksi politik dengan rezim, Setnov mampu menjelma menjadi belut terlicin di dunia sehingga bisa lepas dari berbagai kesempitan kasus yang menjeratnya.

Pendidikan Era Jokowi

            Pendidikan Era Jokowi  sebenarnya berjalan penuh stagnansi bahkan kalau dapat dikatakan juga mengalam kemunduran, dimana telah terjadi liberalisasi dan komersialisasi pendidikan di segala lini baik pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi, hal tersebut  di tandai beberapa hal yaitu semakin tingginya anggaran pendidikan namun semakin mahalnya biaya pendidikan, anomali ini semakin menyekikan rakyat kecil, dimana membuat kampus negeri dan sekolah negeri menjadi rasa swasta. Untuk kampus negeri misalnya, semenjak diberlakukan sistem uang kuliah tunggal, banyak kita mendengar teriakan-teriakan di kampus-kampus tersebut berkaitan dengan uang kuliah, akhir-akhir ini yang sangat menghebohkan adalah aksi Bem-Unsri yang berujung terhadap pemukulan mahasiswa yang menjabat sebagai menteri sospol dan luar negeri yang bernama dedi dan agus yang dilakukan oleh oknum pegawai dan polisi, dimana kasus tersebut sekarang berujung sampai ranah pidana. Pihak rektorat melaporkan mahasiswa-Nya sendiri yaitu Presma Unsri Saudara Rahmat Fahrizal dengan tuduhan yang tidak beralasan yaitu mengganggu keamanan kampus, hal itu menjadi cerminan ternyata efek sistemik Jokowi berkuasa mengubah paradigma pendidikan hari ini.

Belum lagi berkaitan dengan agenda berkumpulnya para rektor pada tanggal 29 September 2017 lalu disebuah tempat VVIP nan begitu indah yaitu Nusa Dua Indah Bali hanya demi sebuah kegiatan yang membahas isu “radikalisme”, isu yang menurut saya seperti hantu dan hanya jualan para elit-elit atau mereka-mereka yang ketakutan kebrobrokan sistem dan dirinya terbongkar. Namun saya juga ingin sebenarnya bertanya kepada para presiden dan pimpinan civitas akademika yang berkumpul pada kegiatan tersebut, seperti apa definisi terminologi “Radikalisme” bagi mereka? Jika disebuah perguruan tinggi dilarang berfikir secara radikal maka dengan sendirinya keberanian intelektual yang menjadi cerminan perguruan tinggi itu akan hilang. Sama halnya ketika presiden dan pemimpin universitas melakukan stigmanisasi radikal kepada mereka yang menjaga idealisme dan ideologi mereka, padahal sebenarnya kampus sebagai tempat berkumpulnya segala idealitas harus memiliki paradigma yang radikal dalam memandang kehidupan baik dalam tataran konsep ataupun aplikatif, karena ditinjau secara historis banyak tokoh-tokoh ilmuwan dan tokoh-tokoh perjuangan dahulu dianggap sebagai tokoh-tokoh yang radikal karena berpegang teguh pada prinsip keilmuannya seperti Blaise Pascal, Soekarno, M. Natsir dll. Dan alangkah naifnya jika hari ini kita yang menikmati hasil dari perjuangan para orang-orang radikal tersebut justru takut di cap “Radikal”.

Ekonomi Era Jokowi`

Situasi ekonomi pada pemerintahan Jokowi juga tak bisa dikatakan baik, bahkan berdasarkan data terbaru menurut Institute Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa saat ini kondisi ekonomi di Tanah Air masih stagnan alias tak bergerak. Peneliti Senior Indef Didik J Rachbini menyebutkan, hal ini tercermin dari nilai ekspor Indonesia yang justru merosot tajam. Pada 2013, realisasi ekspor Indonesia mampu tembus USD200 miliar, namun saat ini justru tidak mencapai USD100 miliar. “Padahal, ekspor ini tanda dinamika kebijakan, kredit bank, employement, dan pemerintah hidup. Tapi sekarang, hampir nyaris USD100 miliar. Jadi separuh tergerus. Ini gawat. Satu angka saja mencerminkan hampir keseluruhan dinamika ekonomi di Indonesia,” katanya dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2017 di Jakarta, Rabu (19/7/2017). Namun tidak hanya itu bahkan kesenjangan Indonesia termasuk kategori tingg, dimana Indonesia termasuk tiga negara besar yang paling senjang di dunia. 1% dari pemilik account di bank, menguasai 80% dari total uang, itu menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan luar biasa di Indonesia.

3 aspek tersebutah yang saat ini menjadi sorotan utama berkaitan dengan 3 tahun kerjanya Jokowi-Jk, maka ternyata masih banyak ketimpangan, kesenjangan, dan anomali yang diluar ekspektasi masyarakat ketika memberikan amanah kepada Jokowi-Jk, maka di momentum 3 tahun (Katanya) kerja Jokowi –JK ini sudah saatnya kembali seluruh elemen khususnya mahasiswa untuk kembali meramaikan aksi-aksi di parlemen jalanan agar para elit-elit di rezim Jokowi-JK mengetahui bahwa mereka dipundak-pundak mereka tersimpang harapan dan mimpi-mimpi 200 juta lebih manusia, MAKA JANGAN MAIN-MAIN DENGAN RAKYAT!!!.

Hidup Mahasiswa!!!

Hidup Rakyat Indonesia!!!